Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan korupsi dan ketidakpastian kebijakan ekonomi akhir-akhir ini, pelaku bisnis laundry skala UMKM justru mendapatkan angin segar dari sisi perpajakan. Bukan kenaikan atau aturan baru yang memberatkan, melainkan kepastian hukum jangka panjang yang selama ini dinanti.
Berdasarkan pidato Presiden Prabowo dan kebijakan terbaru, berikut adalah peta lengkap bagaimana masyarakat bisnis laundry UMKM menyikapi pajak saat ini.
Kabar Baik: Tarif 0,5% Berlaku hingga 2029
Kabar paling penting bagi pelaku usaha laundry adalah pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% hingga tahun 2029 . Ini bukan sekadar perpanjangan tahunan seperti sebelumnya, melainkan kepastian untuk lima tahun ke depan.
Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan bahwa kebijakan ini memberikan "kepastian perpajakan bagi UMKM" . Artinya, para pemilik bisnis laundry tidak perlu lagi khawatir setiap tahun tentang kemungkinan perubahan tarif.
Aturan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 serta PP 55/2022, yang menyatakan bahwa pelaku UMKM dengan omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun cukup membayar pajak 0,5% dari omzet bruto bulanan .
Bagi pebisnis laundry pemula yang omzetnya masih di bawah Rp 500 juta per tahun, kabarnya lebih menggembirakan lagi: pajak terutang Anda adalah NOL alias tidak perlu bayar pajak sama sekali . Namun tetap wajib lapor SPT Tahunan.
Cara Menyikapi: Antara Kepatuhan dan Strategi
Dengan adanya kepastian ini, komunitas pebisnis laundry mulai menunjukkan sikap yang lebih terencana, bukan sekadar "takut pajak". Berikut pola sikap yang mulai terbentuk:
1. Mencatat Omzet dengan Rapi (Bukan Sekadar Arisan)
Ini adalah perubahan fundamental. Sebelumnya, banyak pebisnis laundry hanya mencatat pemasukan untuk kebutuhan internal. Kini, dengan tarif final 0,5%, catatan omzet bulanan menjadi dokumen kunci untuk menghitung pajak .
Cara hitungnya sederhana:
Pajak = Omzet Bulanan × 0,5%
Contoh: Laundry Anda omzet Rp 15 juta/bulan → Pajak = Rp 15.000.000 × 0,5% = Rp 75.000/bulan .
Dengan tarif serendah ini, banyak pebisnis laundry justru merasa "lega" karena tidak perlu repot menghitung laba-rugi secara rumit seperti perusahaan besar.
2. Memanfaatkan Sistem Coretax yang Semakin Mudah
Sejak setahun lalu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengimplementasikan sistem Coretax yang memusatkan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform digital . Bagi pebisnis laundry, ini adalah berkah tersendiri.
Pelaporan SPT Tahunan kini bisa dilakukan kapan saja, bahkan lebih awal dari karyawan yang harus menunggu bukti potong dari perusahaan. Ini yang disebut "curi start" lapor SPT .
Langkah-langkahnya melalui Coretax:
· Login ke https://coretaxdjp.pajak.go.id
· Pilih menu "Surat Pemberitahuan" → "Buat Konsep SPT"
· Pilih jenis SPT "PPh Orang Pribadi"
· Pada metode pencatatan, pilih "Pencatatan" (bukan pembukuan)
· Isi Lampiran L-3B dengan omzet bulanan
· Submit dan dapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)
3. Tidak Takut NPWP, Justru Sadar Manfaat
Kekhawatiran lama tentang "kalau punya NPWP nanti bayar pajak besar" perlahan luntur. Para pebisnis laundry mulai memahami bahwa dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar, pajak hanya 0,5% dari omzet—jauh lebih ringan daripada tarif pajak umum yang bisa mencapai 22% untuk perusahaan besar .
Justru yang mulai disadari: memiliki NPWP memudahkan akses ke perbankan, pengajuan kredit modal usaha, dan jadi syarat mengikuti tender pengadaan laundry untuk instansi atau kantor.
4. Waspada Sanksi: Lebih Baik Lapor Meskipun Nihil
Kesadaran akan sanksi juga mulai tumbuh. Bagi yang telat atau tidak lapor SPT, dendanya jelas: Rp100.000 untuk orang pribadi dan Rp1.000.000 untuk badan usaha .
Lebih dari itu, DJP memiliki data dari berbagai sumber—perbankan, transaksi, hingga informasi pihak ketiga. Jika ditemukan penghasilan yang tidak dilaporkan, selain pokok pajak, akan dikenakan bunga yang dihitung berdasarkan lama tunggakan .
Karena itu, motto baru yang mulai diadopsi: "Lebih baik lapor meskipun nihil daripada tidak lapor dan kena denda."
Jenis Pajak yang Perlu Diketahui Pebisnis Laundry
Selain PPh Final UMKM 0,5%, ada dua jenis pajak lain yang relevan:
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : Usaha laundry skecil biasanya belum wajib memungut PPN karena omzet masih di bawah batas pengusaha kena pajak (PKP) .
2. Pajak Daerah : Tergantung peraturan masing-masing kabupaten/kota. Beberapa daerah mengenakan pajak tertentu untuk jasa laundry, namun umumnya masih dalam tahap sosialisasi .
Tabel Rangkuman: Sikap Pebisnis Laundry terhadap Pajak
Aspek Sikap/Tindakan
Tarif 0,5% dari omzet bulanan, berlaku hingga 2029
Omzet < Rp500 juta/tahun Pajak terutang = Rp0, tetap wajib lapor SPT
Pelaporan Via sistem Coretax, bisa "curi start" lebih awal
Denda telat lapor Rp100.000 (orang pribadi), Rp1.000.000 (badan)
PPN Belum wajib untuk skala kecil
Strategi utama Catat omzet rapi, lapor tepat waktu, nikmati kepastian tarif
Kesimpulan: Stabilitas di Tengah Ketidakpastian
Di saat pemberitaan tentang kasus korupsi di BGN dan kementerian lain menghangat, serta kabar tentang pengangguran terselubung yang mengintai, komunitas pebisnis laundry justru mendapatkan satu kepastian yang jarang terjadi: kebijakan pajak yang stabil hingga 2029.
Dengan tarif 0,5% dari omzet—dan bahkan gratis untuk omzet di bawah Rp500 juta—bisnis laundry menjadi salah satu sektor yang paling diuntungkan oleh kebijakan fiskal saat ini. Ditambah dengan sistem Coretax yang semakin memudahkan pelaporan, tidak ada lagi alasan bagi pebisnis laundry untuk menghindari kewajiban perpajakan.
Sikap yang paling bijak saat ini adalah: catat setiap omzet dengan disiplin, laporkan SPT tepat waktu melalui Coretax, dan nikmati tarif ringan yang sudah dipastikan bertahan hingga 2029. Karena pada akhirnya, kepatuhan pajak dari UMKM yang sehat justru akan menekan praktik korupsi—uang negara yang masuk dengan bersih akan lebih sulit dikorupsi daripada uang yang masuk dari "setoran" ilegal. Dan itu adalah kabar baik bagi semua orang.
Oleh: Ajian Kmdv
